Sosialisasi PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 Untuk Menjawab Keresahan Nasabah Bank BNP

placeholder

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang menerangkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan internasional di bidang perpajakan.

Dengan diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 menimbulkan pertanyaan di masyarakat terutama bagi mereka yang sering melakukan transaksi melalui perbankan, tentang bagaimana jaminan data tersebut tidak disalahgunakan. Kekhawatiran ini muncul dikarenakan selama ini lembaga jasa keuangan terikat kewajiban merahasiakan data nasabahnya.

Untuk menjawab keresahan yang beredar di masyarakat, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (Bank BNP) menyelenggarakan sosialisasi dan talkshow tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang diadakan pada hari Rabu, 25 Oktober 2017 di Suagi Ballroom The Papandayan Hotel Bandung, yang dihadiri oleh 150 orang nasabah Bank BNP dan diikuti oleh jajaran direksi serta perwakilan dari Kantor Regional 2 OJK Jabar.

Dalam sambutan Presiden Direktur Bank BNP Hideki Nakamura mengatakan, “ Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan nasabah dapat sharing tentang permasalahan yang ada terkait tentang perpajakan. Selain itu, nasabah juga harus paham soal perppu ini agar tidak ada lagi keraguan atau pertanyaan-pertanyaan terkait aturan tersebut” Ungkapnya.

Teguh Rahayu selaku narasumber dari Kanwil DJP Jabar 1 menjelaskan bahwa, “ Masyarakat tidak perlu takut atau khawatir karena akses informasi keuangan ini hanya untuk kepentingan perpajakan tidak untuk kepentingan lain”. Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa pemerintah atau DPJ akan melindungi keamanan dan kerahasiaan data nasabah sesuai dengan ketentuan UU perpajakan dan perjanjian Internasional dan hanya pejabat DPJ tertentu yang mendapatkan akses tersebut.

Dalam sesi tanya jawab, salah satu nasabah Bank BNP bertanya, “ Apakah ada pengawasan nominal transaksi perhari untuk perorangan atau perusahaan oleh OJK/DPJ?”, Teguh pun menjelaskan bahwa tidak ada pengawasan yang dilakukan perhari, hanya ada 1 tahun sekali karena laporan OJK itu hanya 1 tahun sekali yaitu di setiap tanggal 30 April.

Sosialisasi dan talkshow ini merupakan bentuk nyata bahwa Bank BNP mendukung peraturan pemerintah agar nasabah dapat mengimplementasikan pelaksanaanya dilapangan, karena dengan pengetahuan dan informasi yang benar akan memberikan efek psikologis bagi wajib pajak untuk taat membayar pajak.


Corporate Communication

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.


Berita terkait bisa dilihat di tautan berikut :

http://jabar.tribunnews.com/2017/10/26/bank-bnp-perppu-nomor-1-tahun-2017-disosialisasikan-secara-luas

http://jabar.tribunnews.com/2017/10/26/nasabah-tidak-perlu-takut-adanya-perppu-no-12017